PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS MEMBANTU POLISI PAMONG PRAJA A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) Keterangan : a. Papan Nama b. Tanda Pengenal ID c. Jilbab d. Penutup Kepala/Baret e. Tulisan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Badge Lambang Kota Tasikmalaya f. Emblem Lambang Kota Tasikmalaya g. Kaos Oblong h. Ikat Pinggang i. Drahrim j. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora dalam menjaga ketertiban dan keamanan, dengan permasalahan terkait maraknya penjualan miras dan tempat karaoke ilegal, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1)Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan Lambang. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diwajibkan mengenakan atribut lambang Satpol PP yang diletakkan di lengan kanan atas. Lambang dengan warna dasar biru yang berarti Negara kesatuan Negara bahari ini memiliki berbagai arti. Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Sejarah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi beberapa kali. Mulai dari Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Baya, dan Pagar Praja. Namun, berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, nama polisi pamong praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat Satpol PP. Nama itulah yang terus digunakan hingga sekarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue)”. Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis Siahaan. Gompar. (2021). Peranan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Tugas Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Vol. 2(2). 172-191 Peranan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Tugas Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Gompar Siahaan* Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT Riwayat Artikel: Polisi Pamong Praja. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Dengan Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 ASCn.